DPR Akui Belum Terima Supres Jokowi Terkait Panglima TNI yang Baru -

Ilustrasi TNI Angkatan Darat. (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

ACA Poker - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku belum menerima surat presiden (supres) terkait penggantian Hadi Tjahjanto dari jabatan Panglima TNI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum mengetahui kapan Presiden Joko Widodo akan mengirimkan surpres ini.

"Saya kira sampai sore ini belum (ada supres). Saya tidak tahu nanti kapan (diberikan) tapi mestinya presiden sudah menghitung kapan waktu baiknya untuk dimasukan ke DPR," kata Sufmi Dasco, Selasa (7/9/2021).

Dasco menilai Jokowi sudah menghitung waktu yang tepat mengingat ada reses DPR

Dasco mengatakan DPR akan memasuki masa reses pada 8 Oktober 2021. Ia juga yakin Jokowi akan segera mengirimkan keputusan presiden tentang penggantian Panglima TNI dalam waktu dekat.

“Justru itu maksud saya tentunya presiden sudah menghitung kapan waktunya presiden memasukan surat sehubungan dengan agenda DPR yang reses tanggal 7 Oktober (masa sidang terakhir) dan masuk bulan November. Saya pikir beliau sudah menghitung," ujarnya.

Posisi DPR, lanjutnya, tinggal menunggu keputusan presiden dari Jokowi. Politisi Gerindra itu menegaskan pengajuan nama Panglima TNI pengganti Hadi merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

"Kita tinggal tunggu saja karena DPR kan tidak dalam posisi kemudian menanyakan ke presiden 'mana suratnya Pak Presiden' kan begitu?" lanjut Dasco.

Fit and proper test diperkirakan selesai sebelum reses

Ia juga mengatakan, proses pengajuan nama Panglima TNI ke mekanisme fit and proper test di Komisi I DPR ditargetkan selesai sebelum masa reses.

"Yang biasa-biasa kan memang, kalau namanya cuma satu (nama) itu kan gak terlalu lama. Cukup 2-3 hari. Kecuali namanya lebih dari dua misalnya," kata Dasco.

Sejauh ini, Jokowi belum mengajukan surat penunjukan pengganti Hadi Tjahjanto dari jabatan Panglima TNI. Padahal, merujuk pada pergantian Panglima TNI yang lalu, Jokowi sudah menunjuk penggantinya tiga bulan sebelumnya.

Jangan ada politisasi soal pergantian Panglima TNI

Surpres tentang penggantian Panglima TNI semakin "dinantikan" di tengah maraknya sejumlah nama calon pengganti Hadi sebagai Panglima TNI. Sejumlah politisi sempat menyebut nama-nama yang diprediksi akan dipilih Jokowi.

Salah satu nama yang dianggap sebagai calon kuat adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Politisi PDI-P, Effendi Simbolon, bahkan membenarkan bahwa Andika akan dipilih oleh Jokowi.

Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie mengungkapkan, persepsi persaingan antar calon Panglima TNI muncul karena aksi "endorse" yang dilakukan sejumlah politisi.

"Yang perang adalah sipil-sipilnya atau parpol-parpol di baliknya yang ingin calonnya jadi (Panglima TNI)," ujarnya lagi.

Ia juga menegaskan, pergantian Panglima TNI tidak boleh dipolitisasi. Karena itu, menurut dia, sejak awal dia menghimbau kepada anggota DPR dan MPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya tentang penggantian Panglima TNI.

“Artinya, sudah tidak boleh lagi ada gerakan-gerakan senyap yang menyebabkan proses pemilihan sebaik apa pun menjadi tidak lagi relevan,” kata Connie.